Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Wednesday, February 26, 2020

Politik Anggaran Banjir di Pemprov DKI Jakarta ; Jangan Sampai Merugikan Warga dan Masyarakat

Mantan Gubernur Sutiyoso dalam sebuah acara di Metro TV (25/02) menyatakan bahwa program normalisasi sungai harus menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini.

Karena alur sungai sempit maka curah hujan tinggi pasti akan menyebabkan air akan membludak. Sutiyoso juga ditanya mengapa relokasi menjadi seperti sulit dilakukan, selain faktor janji politik Anies yang tidak akan mengusur warga. Sutiyoso menjawab bahwa ada saja yang memprovokasi warga (untuk tidak pindah), tapi pemerintah harus tega karena itu demi kebaikan warga agar bisa tinggal di rumah yang lebih sehat (ada air bersih dan ledeng).  Sehingga kita harus tega namun tega dalam arti yang bijaksana. Kita kan tidak sekedar menggusur. Ini yang harus dilakukan. Di Jakarta ada 13 sungai yang ada huniannya semua di situ” ujarnya.

Sedangkan menurut Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik, sekarang belum dibangun persiapan bangunan untuk menampung relokasi warga karena niat Anies memang tidak merelokasi warga.  Sehingga inilah dampaknya, karena Jakarta sudah pasti banjir,” kata Agus, yang juga hadir pada sesi acara wawancara yang sama di Metro TV.

Dalam tayangannya, Metro TV membeberkan bahwa anggaran normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2019 berkurang dari dari Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar. Sedangkan di tahun 2020, anggaran normalisasi Ciliwung hanya tercatat sebesar Rp 600 miliar, itupun setelah DPRD DKI Jakarta minta dinaikkan. Terakhir, anggaran antisipasi banjir di tahun 2020 hanya sebesar Rp 1 triliun. Angka ini bahkan lebih rendah dari anggaran revitaliasi trotoar yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Menurut catatan Agus bahwa anggaran itu pasti selalu dibicarakan dalam DPRD dimana terdapat alasan-alasan yang mendasarinya. Trotoar penting, banjir juga penting. “Sekarang kan ributnya, membangun trotoar kan banjir sehingga diinvestigasi saja. Harus ada koordinasi. Kan ada standardisasi besaran drainase dan harus dibersihkan,” tegasnya. 

Atas terjadinya penurunan anggaran banjir tersebut tentunya diharapkan tidak berdampak pada beban kerugian yang harus ditanggung warga dan masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta.

banjir

0 comments