Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Monday, March 30, 2020

Apa Kabar Gugatan Class Action Banjir DKI Jakarta 2020 ?

Dalam sejarahnya, gugatan class action kepada Gubernur DKI Jakarta terkait peristiwa banjir pernah terjadi pada tahun 2002 dimana pada waktu itu wilayah Jakarta tergenang oleh gempuran banjir yang sangat besar selama bulan Januari dan Februari 2002.

Akibat peristiwa banjir yang cukup dahsyat itu, warga DKI Jakarta mengalami kerugian yang cukup besar baik dari sisi materiil maupun imateriil yang mencakup komunitas penduduk sebanyak kurang lebih 8,3 juta jiwa warga DKI Jakarta.

Kerugian waktu itu dinyatakan oleh penggugat class action disebabkan oleh tidak adanya peran pemerintah sebagai pelayan publik terutama dalam fungsinya memberikan peringatan secara dini (early warning system) dan respons cepat darurat (emergency response) atas peristiwa banjir kala itu. 

Atas dasar di atas, warga DKI Jakarta lantas melakukan langkah hukum untuk menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dimana pihak yang mengajukan gugatan kelompok (class action) mewakili korban yang jumlahnya cukup banyak serta memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan.

Gugatannya sendiri didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Maret 2002 dengan nomor 83/Pdt.G/2002 dimana sebagai penggugat adalah warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir Januari – Februari 2002 yang terdiri dari sekitar 15 (lima belas) wakil kelompok, diantaranya korban banjir yang mengalami kehilangan nyawa, menderita sakit, dan kehilangan atau kerusakan harta benda. Disamping itu terdapat juga kelompok penggugat yang mengalami kehilangan keuntungan (loss of income) yang seharusnya didapatkan jika tidak terjadi banjir.

Pihak-pihak yang digugat waktu itu adalah Presiden RI sebagai Tergugat I, Gubernur DKI Jakarta sebagai Tergugat II, dan Gubernur Jawa Barat sebagai pihak Turut Tergugat. Namun setelah dilakukan proses persidangan, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan tersebut. Majelis hakim menilai bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa banjir di DKI Jakarta bukanlah gubernur namun masing-masing walikota di 5 (lima) wilayah DKI. Hal tersebut didasarkan pada UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan otonomi daerah berada di tangan pemerinta kota dan atau kabupaten, bukan di level provinsi. Sehingga hanya pemerintah kota dan kabupaten saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu penolakan majelis hakim didasarkan pada upaya Gubernur DKI Jakarta yang telah berupaya sedemikian rupa dalam menanggulangi peristiwa banjir di tahun 2002 tersebut.

Gugatan Class Action Banjir DKI Jakarta Tahun 2020

Selang 18 (delapan belas) tahun sejak gugatan class action banjir tahun 2002, di tahun 2020 ini pemerintah provinsi DKI Jakarta harus berhadapan kembali dalam kasus yang serupa dimana gugatan yang didaftarkan dalam Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tersebut dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sebagai “telah memenuhi syarat gugatan class action.” Pengajuan gugatan tersebut dilakukan melalui 5 (lima) perwakilan yang terkena dampak banjir yang mewakili 312 (tiga ratus dua belas) orang dari 5 (lima) wilayah di Jakarta. Pertimbangan hakim yang meloloskan gugatan ini adalah karena sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Class Action.

Sejatinya menurut jadwal, gugatan di atas akan kembali dilanjutkan agendanya pada hari Selasa besok (31/03) dengan agenda penyampaian model notifikasi untuk mengetahui apakah seluruh 312 orang tersebut masih tetap menjadi penggugat atau tidak. Namun belum diketahui apakah jadwal tersebut akan tetap berjalan atau diundur waktunya, mengingat semua aktivitas di DKI Jakarta saat ini sedang terganggu dengan masuknya wabah virus corona (COVID-19) yang semakin merajalela.

banjir Jakarta

0 comments