Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Sunday, March 15, 2020

HP Ilegal yang Diaktifkan per 18 April 2020 Tak Akan Bisa Dipakai Lagi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam siaran pers-nya bernomor 31/HM/KOMINFO/02/2020 tertanggal 28 Februari 2020 mengumumkan tentang pengendalian IMEI dengan skema white list yang akan diberlakukan per tanggal 18 April 2020. 

IMEI sendiri adalah kependekan dari International Mobile Equipment Identity yaitu nomor atau kode identitas khusus yang melekat pada setiap perangkat handphone dan berlaku secara global atau internasional. Nomor yang terdiri dari sekitar 14 sampai 16 digit ini bersifat unik dalam arti bahwa antara satu ponsel dengan ponsel lainnya memiliki identitas yang berbeda. Dari sisi operator telekomunikasi, nomor IMEI berguna untuk mengidentifikasi setiap ponsel yang mengakses jaringannya. Dengan demikian jika ada HP yang memiliki 2 (dua) slot kartu GSM maka HP tersebut akan mempunyai 2 (dua) nomor IMEI sekaligus.

HP yang baru dibeli oleh konsumen dalam kondisi masih tersimpan dalam boks penjualan akan lebih mudah melihat nomor IMEInya karena biasanya akan tercantum pada boks tersebut. Namun jika pembeliannya berupa barang second yang tidak disertai boks penjualan maka pengecekan nomor IMEI dapat dilakukan dengan cara masuk ke menu “Setting – About Phone – Status – IMEI Information”. Jika kesulitan menemukan menu tersebut, kita bisa langsung mengetikkan *#06# di layar HP dimana seketika akan muncul nomor IMEI yang dimaksud. Nah, untuk mengecek apakah HP yang kita beli telah terdaftar secara resmi, nomor IMEI tersebut dapat dimasukkan ke website Kemenperin di http://imei.kemenperin.go.id. Jika ada muncul pesan “IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin” maka HP yang kita beli merupakan HP tidak resmi.

Berdasarkan kesepakatan 4 (empat) kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kominfo, yang didukung oleh seluruh operator selular di Indonesia, berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikasi resmi alias ilegal. Dengan demikian konsumen akan dapat dilindungi hak-haknya sementara pihak operator seluler memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam menyambungkan jaringan telekomunikasinya ke perangkat seluler yang sah.

Maka pemerintah telah merencanakan untuk melakukan proses pengendalian IMEI per tanggal 18 April 2020 melalui skema white list dimana masyarakat yang akan membeli perangkat seluler dapat mengetahui terlebih dahulu apakah nomor IMEI-nya telah terdaftar secara resmi atau tidak. Masyarakat yang hendak melakukan pembelian diharapkan mengecek dahulu nomor tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri. 

Namun aturan main di atas hanya berlaku bagi masyarakat yang membeli dan mengaktifkan perangkat selulernya per tanggal 18 April 2020. Sehingga bagi yang terlanjur memiliki handphone yang nomor IMEI-nya tidak terdeteksi di halaman web Kemenperin tetap diperbolehkan menggunakan perangkat tersebut alias nomor GSM-nya tetap dapat aktif dipakai. Namun sebaliknya, jika kita membeli unit HP dan mengaktifkannya setelah 18 April 2020 dimana nomor IMEI-nya tidak terdaftar di Kemenperin maka HP tersebut tidak akan bisa disambungkan ke nomor GSM yang dikeluarkan oleh operator seluler. 

0 comments