Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Tuesday, March 10, 2020

MA Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan; Sudah Sesuai Keinginan Rakyat

Pemerintah RI melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan besaran iuran BPJS dengan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kelasnya.

Namun PP tersebut dalam perjalanan waktu kemudian direvisi oleh pemerintah melalui penerbitan peraturan baru yaitu PP No 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada awalnya, Pasal 34 PP No 82 Tahun 2018 menyebutkan bahwa iuran BPJS bagi peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan peserta BP (Bukan Pekerja) adalah sebagai berikut :

  • Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga);
  • Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 2 (dua);
  • Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 1 (satu).

Namun berdasarkan PP No 79 Tahun 2019 yang menyebutkan dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan maka diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam PP No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 34 yang awalnya berbunyi seperti disebutkan di paragraf atas artikel ini, kemudian diubah menjadi sebagai berikut :

  • Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga);
  • Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 2 (dua);
  • Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 1 (satu).

Dari angka-angka baru di atas dapat dilihat bahwa iuran BPJS pada kategori Kelas 3 mengalami kenaikan sebesar 64,7%, kategori Kelas 2 sebesar 115,7%, dan kategori Kelas 1 sebesar 100,0%.

Kabar tidak jadinya pelaksanaan kenaikan iuran BPJS tersebut diketahui setelah pihak MA menetapkan keputusan mengabulkan sebagian atas permohonan uji materi terhadap PP No 79 Tahun 2019 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Sementara sebagian pasal lain masih dipertahankan, maka atas dasar Putusan MA, Perubahan pada Pasal 34 PP No 82 Tahun 2018 yang disebutkan dalam PP No 79 Tahun 2019 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Atas hasil putusan MA tersebut tentunya menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi kalangan bawah namun juga kalangan atas karena iuran BPJS Kesehatan akan tetap mengacu pada ketentuan lama. Bagi kalangan menengah ke bawah, kenaikan iuran sebesar 64,7% dan 115,7% dapat menjadi beban pengeluaran yang memberatkan, apalagi jika dalam 1 (satu) KK terdapat banyak anggota yang harus ditanggung iurannya oleh sang kepala keluarga.

Meskipun argumen atas kenaikan dimaksud adalah demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesinambungan program jaminan kesehatan, namun dalam kondisi ekonomi saat ini dirasa belum memungkinkan untuk diterapkan. 
rumah sakit

0 comments