Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Saturday, March 28, 2020

Pemerintah Segera Menggodok PP untuk Mengatur Karantina Wilayah

Pro kontra tentang perlu tidaknya pemerintah menetapkan status “lockdown” setidaknya salah satunya disebabkan oleh belum adanya aturan turunan dari UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.


Dalam pernyataannya, Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sedang menggodok atau menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait “lockdown” atau “karantina wilayah” dalam upaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Apa yang dilakukan pemerintah tersebut dapat dimaklumi mengingat bahwa segala langkah yang akan diambil pemerintah tentunya harus mengacu pada regulasi atau aturan hukum yang ada sehingga jangan sampai pemerintah melakukan pelanggaran hukum yang dapat berimplikasi buruk bagi penegakan aturan legal yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

Dalam UU No 6 Tahun 2018 tertuang adanya opsi “lockdown” atau “karantina wilayah” sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan Karantina Wilayah sebagai “pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Lahirnya UU No 6 Tahun 2018 sendiri merupakan respons pemerintah atas amanat yang disampaikan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan yaitu International Health Regulations (IHR) yang lahir tahun 2005 dimana Indonesia sebagai salah satu negara di dunia wajib untuk ikut melakukan upaya cegah tangkal terhadap terjadinya situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Maka terhadap regulasi lama yang mengatur tentang karantina yaitu UU No 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Maka lahirlah UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dimana sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya guna mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan dimana dalam melaksanakan amanat itu, Indonesia harus menghormati sepenuhnya terhadap martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Diprediksi bahwa manakala Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut tentang kekarantinaan wilayah sudah selesai ditandatangani maka Presiden Jokowi akan leluasa untuk memutuskan perlu tidaknya mengumumkan secara resmi status lockdown dimana aturan main di lapangan sudah ada juklaknya secara rinci dan detail. Dengan demikian, apabila terdapat sejumlah kepala daerah menetapkan status lockdown di wilayahnya maka patut dipertanyakan landasan hukumnya karena berdasarkan Pasal 10 UU No 6 Tahun 2018, pihak yang berwenang menetapkan (maupun mencabut) status kedaruratan kesehatan masyarakat adalah pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat mengambil opsi lockdown maka sejumlah fasilitas keluar masuk wilayah Indonesia akan ditetapkan untuk ditutup atau dicabut operasionalnya. Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan selama status kekarantinaan kesehatan termasuk personil yang akan bertugas di berbagai pintu masuk wilayah yang dikarantina seperti pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Maka menjadi penting untuk segera diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur kekarantinaan wilayah, termasuk mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun dalam UU No 6 Tahun 2018 sudah tercantum pasal yang mengatur sanksi administratif namun melalui Pasal 48 undang-undang dimaksud, tentang tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

karantina wilayah

0 comments