Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Monday, April 6, 2020

Analisa Hukum atas Pelaporan Kepolisian oleh Tri Rismaharini atas Kasus Penghinaan Dirinya oleh Netizen Bogor

Pada bulan Januari 2020 di tengah berbagai kejadian banjir yang menimpa sejumlah kota di Indonesia, seorang netizen asal Kota Bogor, Zikria Dzatil mengunggah update status di Facebook yang dianggap bernada menghina dan mencoreng nama baik Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Seakan atau seolah-olah tidak terima atas kritikan Zikria itu, Pemkot Surabaya melalui aparat yang bekerja di sana yaitu Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya melayangkan laporan kepolisian setelah menerima kuasa dari Tri Rismaharini. Zikria pun kemudian digelandang ke kepolisian dan berhasil dijadikan tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Sayangnya karena dilakukan secara terburu-buru, justru tindakan yang dilakukan aparat Pemkot Surabaya dan penetapan status tersangka oleh Polrestabes Surabaya harus tersandung aturan hukum.

Meskipun pada awalnya Tri Risma terlihat getol melaporkan akun Zikria yang berujung pada penahanan netizen tersebut di kantor polisi namun secara mengejutkan laporannya dinyatakan dicabut. Dalam pernyataan awal, Tri Risma telah memberikan maaf namun tidak mencabut laporannya ke kepolisian. Entah karena faktor apa, pada akhirnya laporan kepolisian tersebut kemudian dinyatakan dicabut.

Terlepas dari pencabutan laporan kepolisian dalam kasus di atas, keberadaan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) memang banyak menimbulkan masalah dan kerap dipakai sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan bagi para pejabat yang tidak terima atas kritikan yang dilayangkan kepadanya.

Khusus atas masalah yang menjerat Zikria di atas, muncul pendapat seorang pakar hukum dari Unair (Universitas Airlangga) Surabaya yang dimuat di SuaraJatim yang mengkoreksi tindakan yang dilakukan Walikota Surabaya tersebut. I Wayan Titip Sulaksana, akademisi Fakultas Hukum Unair Surabaya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MK No 31/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menetapkan amar putusan penting : (1) Menyatakan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan UUD RI 1945. (2) Menyatakan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya I Wayan Titip mengatakan bahwa penghinaan pejabat negara adalah delik aduan sehingga yang harus melaporkan adalah Tri Rismaharini sendiri atau dikuasakan ke pihak lain yang diberikan kuasa. Meskipun pelaporan itu sudah diberikan kepada pihak yang dikuasakan namun karena kuasa hukumnya masih berada di lingkungan pemerintah daerah kota yang dipimpinnya, Wayan tidak sependapat dengan cara itu mengingat bahwa pemakaian alat atau organ pemerintahan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang. Ia berpendapat bahwa jika ada pejabat negara merasa dihina oleh orang maka ia harus melaporkan sendiri ke pihak kepolisian atau dikuasakan kepada penasehat hukum dengan biaya sendiri (tidak menggunakan fasilitas negara). Pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas negara juga dinyatakan melanggar Pasal 10 dan 17 UU No 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Atas sejumlah pertimbangan hukum di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaporan ke pihak kepolisian atas kasus Zikria di atas adalah cacat hukum sehingga proses penahanan yang bersangkutan tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat justru menimbulkan persoalan hukum baru.

hate speech

0 comments