Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Saturday, April 18, 2020

Bagaimana Cara Luhut Melaporkan Said Didu ke Pihak Kepolisian ?

Beberapa waktu lalu sempat muncul berita yang cukup menghebohkan ketika pernyataan Said Didu kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menimbulkan amarah luar biasa pada diri Luhut hingga berujung pada rencana pelaporan Said Didu ke pihak kepolisian.

Dalam saluran atau channel Youtube, Said Didu yang diwawancara Hersubeno Arief mengkritik issue pemindahan ibu kota negara yang masih berlangsung di tengah wabah pandemi virus corona. Kalimat yang cukup keras muncul dari mulut Said Didu yang mengatakan bahwa Luhut hanya memikirkan uang, uang, dan uang.

Pernyataan pedas di atas kemudian “disambut” oleh Luhut melalui anak buahnya di kementerian yang dipimpinnya, Jodi Mahardi, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jodi diminta menyampaikan pesan Luhut kepada Said Didu agar menyampaikan permintaan maaf langsung kepadanya, dan jika tidak direspons akan ditindaklanjuti dengan pelaporan ke kepolisian. Jodi menambahkan bahwa seseorang dapat dikenakan pasal ujaran kebencian (hate speech) sesuai Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Namun permintaan maaf yang diminta Luhut tidak mendapat jawaban dari Said Didu. Yang ada hanyalah klarifikasi atas video yang diunggah ke kanal Youtube Said Didu tersebut dimana perkataannya bahwa “Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang” merupakan bentuk kritik atas kebijakan Luhut di tengah pandemi virus corona. Atas surat klarifikasi tersebut yang tidak memuat permintaan maaf Said Didu, pihak Luhut melalui Jodi Mahardi berencana akan menindaklanjuti masalah ini ke aparat hukum meskipun dalam konferensi videonya Luhut mengatakan tidak terpikir soal itu.

Apabila ia kemudian menyerahkan kelanjutan perkara ini kepada anak buahnya maka sesuai perkataan Jodi, pasal yang akan dikenakan kepada Said Didu adalah ujaran kebencian sesuai Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika benar, pasal yang akan dikenakan kepolisian kepada Said Didu adalah pasal di atas maka harus dilihat terlebih dahulu isi Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 dimana ujaran kebencian yang dituduhkan kepada Said Didu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah mengandung unsur permusuhan atau provokasi kepada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan tujuan untuk menghasut masyarakat agar melakukan tindakan anarkis. Sehingga tidak ada gunanya menjerat Said Didu dengan pasal tersebut karena secara hukum tidak dapat digunakan untuk menjerat individu, apalagi sulit membuktikan bahwa ucapan Said Didu itu mempunyai agenda khusus untuk melakukan provokasi kepada SARA. 

Atas dasar di atas, sepertinya laporan yang akan disampaikan pihak Luhut melalui jubirnya itu bakal menemui jalan buntu karena tidak ada pasal pelanggaran yang dilakukan Said Didu di mata hukum sehingga tidak cukup bukti kuat guna menyeret dirinya ke meja pengadilan. Cara melaporkan Luhut melalui tangan anak buahnya pun dipandang kurang tepat dengan merujuk pada kasus pelaporan hukum Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika dirinya merasa dinodai nama baiknya atas cuitan seorang netizen di media sosial beberapa waktu lalu. Kasus itu tidak berlanjut ke pengadilan karena dalam kasus penghinaan pejabat negara harus dikaitkan dengan delik aduan dimana pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan haruslah melaporkan secara langsung ke poihak kepolisian. Kalau pun melalui orang lain harus memberikan surat kuasa kepada pihak luar yang bukan merupakan bagian dari lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya mengingat pemakaian organ pemerintahan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan memakai fasilitas negara.

0 comments