Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Sunday, April 19, 2020

Eggi Sudjana, Pemohon Di Balik Lahirnya Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006

Dr Eggi Sudjana, SH., M.Si. yang dikenal sebagai aktivis dan ahli hukum adalah sosok yang berada di balik lahirnya Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Kedudukannya pada persidangan MK itu adalah sebagai Pemohon I yang telah mengajukan surat permohonan pada bulan September 2006 dimana Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945. Hal ini terkait dengan pemberlakuan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP tentang penghinaan dengan sengaja kepada Presiden atau Wakil Presiden RI yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

Duduk perkaranya dimulai dari kejadian pada tanggal 03 Januari 2006 manakala ia berkunjung ke Kantor KPK. Di ruangan lobby, Pemohon didatangi wartawan guna menanyakan tujuannya datang ke Gedung KPK. Ia menyatakan ingin mempertanyakan atau mengklarifikasi atas rumors yang berkembang tentang adanya seorang pengusaha yang diduga memberikan mobil kepada Kementerian Sekab dan Juru Bicara Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya presiden. Bahwa tindakan yang dilakukannya itu tidak hanya dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 namun juga dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Namun pertemuannya dengan pejabat KPK dan wawancara dengan wartawan tersebut dilaporkan oleh Bripka Ahmad Fadilah, Spdl, anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrimum dengan pasal tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 134 KUHP jo Pasal 136 bis KUHP yang berhasil menjebloskan Pemohon sebagai terdakwa di PN Jakarta Pusat. Padahal Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang dimaksud sehingga dapat menimbulkan bias atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas. Disamping itu keberadaan pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap WNI untuk mendapatkan dan memberikan informasi. 

Akibat ditahannya Pemohon dengan jeratan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP tersebut, ia sangat dibatasi ruang geraknya sebagai seorang aktivis dan politisi. Ia juga tidak dapat bepergian ke luar negeri karena harus mengalami pencekalan. Dampak lain, ia meraa terhina dan tercemarkan nama baiknya, begitu juga keluarga Pemohon.

Berdasarkan sejumlah argumentasi di atas, pemohon mengajukan uji materi kepada MK serta memohon penghentian sementara pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa di PN Jakarta Pusat. Mahkamah Konstitusi yang waktu itu dipimpin oleh ketuanya, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa MK dapat bertindak sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945 sehingga MK dapat dikatakan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution).

Melalui serangkaian persidangan, MK memandang bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atas penangkapan yang bersangkutan dan penerapan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP telah banyak menelan korban dimana secara politik juga dapat menjegal politisi yang berlawanan dengan Presiden maupun Wakil Presiden karena dianggap menyerang wibawa dan martabatnya,  maka dengan diperkuat oleh hadirnya ahli hukum dan para saksi, MK kemudian memberikan amar putusannya yaitu mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dimana Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan keduanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi

0 comments