Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Friday, April 17, 2020

Twit Jimly Asshiddiqie tentang Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP

Jimly Asshiddiqie pada tanggal 7 April 2020 mencuitkan kalimatnya di akun twiternya yang berbunyi, “Pasal penghinaan Presiden dlm KUHP sdh brganti jadi delik aduan sbg bukti bhw scr pribadi ybs memang merasa trhina.”

Selanjutnya beliau melanjutkan, “Ini pnting agar petugas tdk menafsir scr pribadi dg sikap & budaya ABS yg mrusak dmkrasi. Jangan cuma mau nikmatnya jabatan & dmkrsi tapi tolak beban yg musti ditanggung di dlmnya.” 

Dalam sejarah peradilan di Indonesia telah lahir Putusan MK Nomor 013/PUU-VI/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 134 KUHP sendiri berbunyi,“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Pasal 136 bis menyatakan,“Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan tak hadir, yaitu baik di muka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak di muka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan.”

Sedangkan Pasal 137 Ayat (1) berbunyi,”Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.” Ayat (2)nya menyatakan,”Jika Si Tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari jabatannya.”

Diketahui bahwa pihak kepolisian melalui Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 telah memberikan perintah kepada penyidik untuk mengantisipasi kasus-kasus ujaran kebencian termasuk kasus-kasus penghinaan yang ditujukan kepada Presiden selama pengendalian wabah pandemi Covid-19.

Sementara terkait persoalan penghinaan Presiden, MK (Mahkamah Konstitusi) melalui putusannya bernomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal penghinaan Presiden tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam negara demokrasi.

Disamping itu, Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak dapat diterapkan dalam kasus di atas karena ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut hanya dapat ditujukan untuk ungkapan-ungkapan yang mengandung permusuhan atau provokasi kepada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasut masyarakat agar melakukan tindakan anarkis. Dengan demikian Pasal 28 Ayat (2) UU ITE itu tidak dapat digunakan untuk menjerat seseorang dalam kasus penghinaan penguasa. 

Sementara, untuk Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa Pasal 27 Ayat (3) adalah delik aduan. Pasal 207 KUHP pun sesuai dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 merupakan delik aduan absolut yang memberi syarat harus ada pengaduan terlebih dahulu dari sang korban yang merasa dihina. Atas dasar tersebut, Pasal 207 KUHP maupun Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipakai untuk menjerat seseorang yang dianggap menghina seseorang dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan.
Jimly Asshiddiqie

0 comments