Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Thursday, April 16, 2020

Kisah Di Balik Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP

Lahirnya Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 berawal ketika seorang dokter yang juga Direktur Forum Komunikasi Antar Barak (FORAK), dr. R. Panji Utomo yang beralamat di Jakarta Selatan memberikan kuasanya kepada sejumlah advokat yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Indonesia (MHI).

Sang dokter dalam kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon merasa telah dirugikan oleh berlakunya KUHP tersebut yang diyakini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD 1945. 

Kisahnya dimulai ketika pada tanggal 11 September 2006, para pengungsi tsunami Aceh melakukan aksi damai di Kantor BRR (Badan Rehabilitasi Rekonstruksi) NAD dan Nias yang beralamat di Jl Muhammad Tahir No 21, Lueng Bata, Banda Aceh. Para pengungsi mengawali aksi damai dengan terlebih dahulu melakukan upacara pengibaran bendera merah putih dengan inspektur upacara dr. R. Panji Utomo selaku Direktur FORAK. Aksi itu dilakukan karena para pengungsi merasa bahwa hampir 2 (dua) tahun sejak tsunami Aceh, mereka belum merasakan kehidupan yang layak.

Setelah upacara selesai, para pengungsi melakukan aksi damai dengan membacakan orasi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pihak BRR. Mereka berharap saat itu bisa bertemu langsung dengan Ketua Badan Pelaksana BRR, Kuntoro Mangkusubroto meskipun keinginan itu tidak tercapai lantaran Kuntoro sedang berada di Australia. Akhirnya setelah bertahan sampai malam, pada sekitar pukul 21.45 WIB, massa membubarkan diri dan meninggalkan Kantor BRR. Saat itu massa dapat menerima kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu BRR dan pengungsi meskipun hanya dalam bentuk kiriman kertas fax dari Canberra, Australia. Salah satu butir kesepakatan tersebut adalah agenda perundingan pada saat Ketua Bapel BRR tiba di Banda Aceh meskipun pertemuan selalu diundur oleh pihak BRR sehingga menimbulkan kesan kesengajaan dari pihak BRR.

Pada hari Rabu, 20 September 2006, saat aksi damai berlanjut, BRR melalui aparat kepolisian yang dilengkapi tameng dan pentungan mengusir paksa para pengungsi yang berada di halaman Kantor BRR meskipun para pengungsi tetap bertahan di tempat. Keadaan mulai tidak kondusif manakala barisan aparat membuat formasi seperti mau berperang kemudian maju serentak ke arah para pengungsi yang sedang duduk. Aksi dorong mendorong tak dapat dihindari yang kemudian diikuti dengan aksi pelemparan batu oleh aksi massa ke aparat. Massa pun membubarkan diri meskipun pada sorenya, pukul 15.00 WIB, para pengungsi kembali datang ke Sekretariat FORAK guna mendesak dr. R. Panji Utomo untuk memimpin kembali aksi ke Kantor BRR. Sesampainya di Kantor BRR, mereka dihadang oleh mobil water canon, panser, serta reo yang membuat suasana menjadi sangat mencekam. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu, seorang intel menarik paksa dr. R. Panji Utomo. Massa pengungsi pun berusaha menyelamatkan dr. R. Panji Utomo dengan berlari memasuki perkampungan dan menyeberangi sungai hingga dapat diinapkan di sebuah desa untuk beristirahat. Hingga akhirnya pada tanggal 29 September 2006, dr. R. Panji Utomo ditemani pengacara berangkat menuju Banda Aceh untuk memenuhi panggilan sebagai saksi.

Masalahnya makin meruncing dan dari sinilah blunder dilakukan oleh aparat kepolisian karena setelah pemanggilan tersebut, dr. R. Panji Utomo ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum yaitu menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada Pemerintah RI sebagaimana diatur dalam Pasal 154 jo 55 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 160 jo 55 Ayat (1) KUHP Lebih Subs Pasal 155 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan UU No 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Tersangka ditahan mulai tanggal 30 September 2006 dan dibebaskan dari jeruji besi pada tanggal 29 Desember 2006 setelah melalui proses peradilan yang sangat melelahkan. Maka akibat dari penerapan Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 160 KUHP, Pemohon jelas-jelas telah merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dan dilindungi UUD 1945 terutama berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F. Sehingga berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon secara jelas telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materi atas pasal-pasal KUHP di atas.    

Selanjutnya, setelah melakukan proses peradilan MK dimana dihadirkan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu Dr. Muzakir SH., MH., dan Dr. Jayadi Damanik, SP., Msi., Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP tidak menjamin adanya kepastian hukum karena bertentangan dengan sejumlah pasal terutama Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sehingga kemudian lahirlah Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan kedua pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi

0 comments