Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Tuesday, April 7, 2020

Pasal 319 KUHP Bertentangan dengan UUD 1945 Berdasarkan Putusan MK No 31/PUU-XIII/2015

Pihak yang menyatakan bahwa Pasal 319 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 Pasal 28D Ayat 1 adalah MK (Mahkamah Konstitusi) melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015.

Kasusnya berawal ketika 2 (dua) orang warga Kota Tegal yaitu Agus Slamet dan Komar Raenudin menghadap MK dengan memberi kuasa kepada beberapa ahli hukum yang juga pengurus Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) sehingga dapat dianggap sebagai pihak Pemohon.

Secara legal standing, pihak Pemohon dinyatakan telah memenuhi kedudukan hukum atau legal standing dimana pihak Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 dimana hak tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang akan diuji. Bahkan dalam kasus yang menimpa 2 (dua) warga Kota Tegal itu telah menjadikan mereka berdua menyandang status terdakwa dan pada saat uji materi ke MK tersebut sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tegal. Keduanya dikenal sebagai aktivitas hukum yang sedang berusaha mengawal kinerja Pemkot Tegal dimana haknya telah dijamin dalam Pasal 28C Ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas pemberlakukan Pasal 319 KUHP atas frase “kecuali berdasarkan Pasal 316” karena berbenturan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Maka berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memiliki legal standing dalam menguji Pasal 319 KUHP untuk frase “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP terhadap UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 1. Kerugian nyata yang dialami Pemohon adalah dilaporkannya kedua orang itu oleh sekelompok orang yang tidak memiliki keterkaitan dalam kasus penghinaan walikota mengingat bahwa yang melapor bukanlah walikota itu sendiri.

Kejadiannya bermula ketika pada bulan April 2014, Pemohon mengunggah gambar atau foto Siti Masitha Soeparno (Walikota Tegal) dan Suprianto (Anggota DPRD Kota Tegal) di beranda Facebook dimana muncul komentar-komentar bernuansa pencemaran nama baik yang ditujukan kepada 2 (dua) orang tersebut. Lalu pihak Polda Jateng berdasarkan laporan yang diterima dari seseorang bernama Amir Mirza Hutagalung, mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 02 September 2014. Dalam laporan kepolisian ini, pihak yang merasa dicemarkan tidak melaporkan secara langsung karena yang menghadap ke Polda Jateng adalah Amir Mirza Hutagalung. Terjadilah penangkapan terhadap Agus Slamet dan Komar Raenudin dengan dijerat Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliard. Secara historis, ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 itu mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sebelumnya MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 UU ITE itu merupakan delik aduan. Dari ketentuan ini maka seharusnya pihak kepolisian tidak dapat melanjutkan laporan yang diterimanya meskipun dalam kenyataan justru terjadi penangkapan atas Pemohon I dan Pemohon II. Dasar hukum pihak kepolisian dengan mengajukan Pasal 316 KUHP telah dikecualian dalam Pasal 319 KUHP yang menyatakan bahwa “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316.” Namun Pemohon menganggap bahwa normal Pasal 319 KUHP itu bertentangan dengan UUD 1945 terhadap : (1) Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” (2) Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (3) Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Setelah melalui rangkaian persidangan, MK memutuskan bahwa Pasal 319 untuk frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP adalah bertentangan dengan : (1) Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945; (2) Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945; dan (3) Pasal 28D Ayat 1 UUD 945 sehingga MK kemudian berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, bagian kalimat atau frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan oleh para pemohon telah beralaskan menurut hukum.

MK dalam amar putusannya bernomor 31 tahun 2015 menyatakan : (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon; (2) Menyatakan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan UUD 1945; (3) Menyatakan Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan (4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi

0 comments