Portal-Rakyat : Politik, Ekonomi, Sejarah, dan Budaya Indonesia

Monday, April 13, 2020

Pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi karena Bertentangan dengan UUD 1945

Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 6/PUU-V/2007, hakim konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 serta menyatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara, seorang ahli hukum dan kriminolog yang juga akademisi Universitas Bina Nusantara (UBINUS), Ahmad Sofyan, menyatakan bahwa delik-delik dalam KUHP yang berlaku sejak jaman pemerintahan kolonial digunakan untuk memperkuat posisi kekuasaan guna melegitimasi sang penguasa dari berbagai kritik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan kala itu. Terjadilah apa yang dinamakan sebagai “kriminalisasi” terhadap “freedom of opinion” dengan memasukkan menetapkan status “kejahatan ketertiban umum” atas segala macam ucapan bernada kritik kepada negara. Delik freedom of opinion yang dianut dalam kitab kolonial itu sama sekali tidak memberikan batasan tentang kebebasan yang dilarang sehingga negara dapat mengambil tindakan terlalu jauh meskipun ucapan yang dilontarkan oleh tersangka tidak adequate untuk dapat disebut menimbulkan “bahaya”.

Pengaturan KUHP tentang delik “menebar kebencian” tersebut digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar sesuai dengan objek yang menjadi sasaran : (1) Pasal 154 dan 155 untuk sasaran yang ditujukan kepada penguasa, dan (2) Pasal 156 dan 156a untuk sasaran yang ditujukan kepada golongan penduduk/ras dan agama. Pasal-pasal inilah yang telah membelenggu masyarakat untuk tidak bersuara kritis dan tidak boleh berbeda pendapat sehingga misi dan misi pemerintah kolonial tidak akan terganggu.

Isi Pasal 154 KUHP adalah sebagai berikut, “Barangsiapa menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.” Sedangkan bunyi Pasal 155 KUHP Ayat (1), “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan atau denda sebanyak-banaykanya empat ribu lima ratus rupiah.” Ayat (2) Pasal 155 KUHP, “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu lima tahun sesudah pemidanaannya yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan semacam itu, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.” Terakhir, Pasal 156a KUHP menyatakan, “Dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”

Pasal 154 dan 155 KUHP itu dikenal dengan nama “delik pembangkit permusuhan” yang maksudnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan khalayak ramai, agar mereka tidak terpengaruh oleh bermacam-macam hasutan yang dapat mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di muka umum atau surat kabar, sedangkan rumusan pasal ini bersifat formal. Ketentuan atau rumusan norma dalam pasal tersebut telah memberikan keistimewaan (privilege) yang mengatur ketentuan secara berlebihan (redundent) untuk melindungi kepentingan penguasa atau pemerintah yang memiliki berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa.

Keberadaan Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut juga telah mengkebiri hak kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian hal itu bertentangan secara konstitisional karena tidak sesuai dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945.    

Ketentuan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP berisi sejumlah kriteria yang tidak dapat diukur serta menimbulkan multi tafsir karena sifatnya yang subjektif dan berpotensi memunculkan kesewenangan oleh aparat pemerintah yang berkuasa dimana secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri pada sidangnya di tahun 2007 di bawah ketua sidang, Jimly Asshiddiqie telah membuat amar putusan bernomor 6/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, serta menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi

0 comments